Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata;
  3. koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata;
  4. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
  5. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
  6. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah

  1. merumuskan rencana induk pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
  2. menetapkan kebijakan provinsi mengenai kebudayaan dan pariwisata, kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  3. menetapkan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  4. menetapkan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
  5. menetapkan kebijakan pembinaan lembaga terhadap tradisi, adat dan budaya masyarakat;
  6. menetapkan kebijakan operasional perfilman, pemberian ijin usaha pembuatan film oleh tim asing, meliputi usaha, produksi, pengedaran dan penayangan;
  7. menetapkan kebijakan di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman, kerjasama luar negeri di bidang perfilman dan pengawasan peredaran film dan rekaman video;
  8. menetapkan kebijakan kegiatan standarisasi peningkatan produksi dan apresiasi film, pengembangan film;
  9. menetapkan standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, penerbitan rekomendasi, pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;
  10. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba, penyelenggaraan diklat kesenian;
  11. penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian, sejarah, purbakala, kebudayaan dan pariwisata;
  12. menyelenggarakan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  13. mengembangkan dan pemanfaatan museum, registrasi museum dan koleksi, akreditasi museum serta penambahan dan penyelamatan koleksi museum;
  14. menetapkan standarisasi bidang kebudayaan dan pariwisata, pedoman pengembangan destinasi kebudayaan dan pariwisata;
  15. menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha serta perencanaan pemasaran pariwisata;
  16. menyelenggarakan promosi kebudayaan dan pariwisata;
  17. melakukan pengendalian dan pembinaan, pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana dan akomodasi kepariwisataan; dan
  18. melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik didalam maupun ke luar negeri dalam penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata.





Diperbarui: 7 September 2016